TERKINI

Kepala Desa Pendukung Jokowi 3 Periode akan Diberi Disanksi

Apr 06 2022494 Dilihat

Jakarta | JurnalPagi.id – Kepala desa pendukung Jokowi 3 Periode harusnya disanksi. Komisi II DPR menilai aksi dari kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3) telah menabrak konstitusi.

Jurnalpagi.id melaporkan, Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mencecar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal seruan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tentang Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Legislator PDI Perjuangan itu melontarkan berbagai pertanyaannya dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022

Junimart menyatakan para perangkat desa peserta Silaturahmi Nasional (Silatnas) APDESI di Istora Senayan pada akhir Maret lalu telah melakukan manuver politik.

“UU Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis,” kata Junimart.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III Sumatera Utara itu juga mempertanyakan kinerja Kemendagri dalam mengawasi ormas.

Junimart juga menilai Menteri Tito abai dalam mengawasi ormas sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Bablas itu artinya, mereka sudah tidak tunduk kepada aturan dan peraturan Undang-Undang 17 Tahun 2013, padahal itu menjadi kewajiban dari Kemendagri,” anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyatakan hal senada. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan kabar yang beredar tentang Kemendagri mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk APDESI hanya sehari sebelum pelaksanaan silatnas beberapa waktu lalu.

Luqman juga mendesak Tito menjatuhkan sanksi kepada para aparat desa yang terlibat dalam acara tersebut. Alasannya, hal itu bertentangan dengan UU.

Baca juga :  Wakil Ketua DPRD Surabaya, Klaim Asuransi Kecelakaan Harus Lebih Cepat

“Satu, itu (perangkat desa berpolitik, red) menyalahi UU. Kedua, itu menabrak konstitusi karena konstitusi kita mengatur maksimum seseorang boleh jadi presiden dua periode,” kata Luqman. (jpm)

Share to

Related News

Segenap Pimpinan Anggota dan Sekretariat...

by Jun 02 2024

Segenap Pimpinan Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pan...

Bank Jatim Inisiasi MBS Bersama Pemkab d...

by Mei 08 2024

Pasuruan | Jurnalpagi.id – Bank Jatim berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pasur...

Pansus Kopi KAPITEN Terus Bergulir, OPD ...

by Mei 02 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) kabupaten Pasuruan beserta D...

Mahali : Kebijakan Gus Ipul Kurang Melib...

by Apr 27 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Pasuruan Saifullah Yusu...

Keluarga Besar Pemerintahan Desa Ngajum,...

by Apr 18 2024

Baca juga :  Penerapan ASO di Jatim, Rumah Aspirasi19 Buka Posko Pengaduan

Segenap Keluarga Besar Dewan Perwakilan ...

by Apr 18 2024

Baca juga :  DPRD Kab.Pasuruan gelar Rapat Paripurna dalam Penyampaian Nota LKPJ tahun 2023

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top