JurnalPagi – Ketua Bampeperda DPRD Surabaya Josiah Michael menyayangkan pengelolaan rumah susun (Rumah Susun) tata cara pengelolaan nya masih menggunakan cara lama. Sehingga tata cara kelola lama itu dinilai menghambat kebutuhan rusunawa bagi masyarakat.
“Kita harus berani targetkan, antrian sebanyak 12.000 itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama dan caranya bagaimana,” ujar Josiah, kepada wartawan, Kamis (27/1).
Politisi PSI Surabaya ini menilai untuk semua rusun yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini biaya pengelolaannya mencapai Rp18M per tahun, sedangkan pendapatan dari sewa rusunawa sendiri hanya 3M per tahun, sehingga mengalami defisit 15M per tahunnya. “Tentu akan berat bagi PAD/APBD kita apabila tidak ada terobosan tata cara pengelolaan rusunawa,” paparnya.
Josiah menyarankan, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan pemkot yakni dengan membentuk BLUD khusus menangani rusunawa ini. “Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan sampai warga kota Surabaya jadi tersingkir dari kotanya sendiri karena kesulitan memperoleh tempat tinggal,” serunya.
Di samping itu, Pemkot dihimbau membangun high rise building dan tata cara pemenuhan biaya pengelolaan. “Kami siap mensupport Pemkot dengan regulasi yang baik dan matang,” pungkasnya
No comments yet.