JAKARTA | JurnalPagi.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim 82 persen masyarakat di Papua setuj dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua yang digagas pemerintah pusat.
Mahfud mengatakan, adanya pihak yang pro dan kontra terhadap rencana pemekaran wilayah di Papua ini merupakan hal yang biasa,
“termasuk penolakan dari pihak Majelis Rakyat Papua yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
“Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar,” kata Mahfud, Senin (25/4/2022).
Menanggapi hal itu, Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mempertanyakan asal-usul lembaga riset yang melakukan survei tersebut.
Ia juga mempertanyakan sumber anggaran survei tersebut.
“Kok terlihat seperti abal-abal dan bodoh ya? Apa istana punya lembaga riset? Anggaran dari mana? Kan semua Badan Riset terpusat di BRIN,”
” kata Natalius Pigai dalam akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, dikutip wartawan jurnalpagi.id Kamis (28/4/2022).
Pigai menekankan agar Mahfud MD sebagai pejabat negara menyampaikan data yang kredibel.
“Menkopolhukam jangan tidak kredibel di lembaga negara terhormat. Bilang saja politik pendudukan, akan ada konsekuensi besar!,” ujarnya.
(jpm)
No comments yet.