Pemerintah dan DPR RI Diminta Berhati-hati dalam Pemekaran Papua

Jakarta, Jurnalpagi.id – Pemerintah dan DPR RI diminta berhati-hati dan memikirkan dampak negatif dalam upaya menciptakan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Menurut politikus senior Papua Paskalis Kossay, apabila tidak ada kajian mendalam, dikhawatirkan kebijakan ini justru semakin membuat konflik Jakarta-Papua semakin meruncing.

“Tidak menutup kemungkinan solidaritas Melanesia akan bangkit dan membawa isu Papua semakin besar,” katanya ketika dihubungi, oleh wartawan Jurnalpagi.id Minggu (8/5/2022).

Sebagaimana diketahui, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui tiga Rancangan Undang-undang (RUU) DOB di Papua menjadi RUU inisiatif DPR. Tiga RUU DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Paskalis mengakui, orang asli Papua (OAP) saat ini sedang gelisah dengan adanya rencana pembentukan DOB tersebut. Bagi OAP pembentukan provinsi baru justru semakin mengancam keberadaan mereka di wilayah tersebut.

“OAP sedang gelisah karena jumlahnya yang semakin hari semakin menurun,” ungkapnya.

Belum lagi, tambah Paskalis, kemampuan rata-rata SDM OAP terbilang masih di bawah rata-rata masyarakat pendatang. Apabila pemekaran dipaksakan, posisi strategis di wilayah baru hampir dipastikan diisi oleh non-OAP yang jauh lebih siap.

“Orang asli sangat mungkin akan tersisih dari dari dampak pemekaran jika dipaksakan,” jelasnya.

Dirinya khawatir orang Papua bakal menggunakan isu pemusnahan etnis apabila pemekaran ini terus dibiarkan tanpa keterlibatan masyarakat lokal.

“Dampak politiknya cukup signifikan. Harap pemerintah sadar akan hal ini,”pungkasnya.