TERKINI

PRO KONTRA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROPINSI PAPUA

Mei 04 2022911 Dilihat

JAKARTA | JurnalPagi.id – “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pro-kontra sesama Orang Asli Papua (OAP) berikut kecenderungan alasan mereka timbul sikap berbeda sangat sederhana.

Ada dua kelompok dan masing-masing kelompok punya keinginan berbeda yang mendasari mereka berbeda kemauan menyikapi usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Propinsi Papua menjadi 5 Propinsi.

Kelompok pertama didukung oleh pejabat negara. Disebut pejabat karena tidak semua pejabat negara belum tentu sepenuhnya mengurusi atau peduli persoalan DOB Papua karena selain bukan bidang tugas urusannya tapi juga alasan kemanusiaan dan anggaran negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) begitu tinggi sedangkan hutang negara pemerintahan Jokowi tidak sedikit. Menurut data International Debt Statistics (IDS) 2022 World Bank, utang Indonesia per akhir 2020 mencapai 417,53 miliar dollar AS  (10/1/2022)

Oleh sebab tidak dari kurang dari Bos Presiden Jokowi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Partai PDIP mempertanyakan persoalan DOB Papua, bahkan beberapa anggota DPR RI meminta menunda DOB sambil menunggu putusan akhir hasil gugatan MRP di MK RI yang nilai DPR RI secara sepihak tanpa melibatkan MRP sudah mengesahkan DOB dimekarkan jadi 5 Propinsi Papua.

Tulisan ini dipersembahkan disini agar semua pemerhati Papua bisa ambil bagian agar mengupas habis manfaat dan madorot (dampak buruk) DOB agar dikupas sejelas-jelasnya. Agar kita semua paham dampak positive dan dampak negative jika menolak DOB dan menerima sesuai keinginan pengusul DOB.Ujarnya kepada wartawan jurnalpahi.id (4/5/2022)

Kedua kubu pro-kontra DOB masing-masing mengajukan alasan sebagai dasar pembenaran mereka, baik yang pro maupun kontra. Secara sederhana saya mengemukakan logika berfikir pengusul Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai berikut:

Jika Papua hanya ada dua saja misalnya Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua (induk) peluang orang dari Wilayah Adat LAPAGO kemungkinan menjadi Gubernur tipis mengingat konfigurasi populasi penduduk tidak sebesar LAPAGO. Otomatis yang berpotensi berlangganan untuk menjadi Guburnur Papua dari Wilayah Adat Lapago.

Maka kelompok diluar suku Wilayah Adat Lapago dan Mee Pago (pegunungan) menolak menerima DOB. Bahkan bukan hanya itu alasan paling jauh potensi keinginan mereka mempertahan Wilayah Papua dari kehadiran unsur asing berikut eksploitasi Sumber Daya Alam Papua menjadi alasan penolakan sah mereka.

Kelompok kedua yang menerima dan mengusulkan DOB bahkan ngotot dengan berbagai alasan pembenaran yang paling menonjol yang bisa mereka jual dan laris manis dijual ke Jakarta adalah dengan DOB dapat melokalisir ruang-gerak basis pergerakan wilayah operasi “teroris”, KKB.

Perlu diketahui bersama bahwa awal mula pengusul DOB berasal dari beberapa calon Bupati dan Gubernur kalah. Ibarat gayung bersambut beberapa orang mantan petinggi negara sebut misalnya Muhammad Hendro Priyono masuk kelompok pensiunan Jendral non aktive dan Luhut Binsar Panjaitan dan Tito Carnavian keduanya pernah memimpin kesatunnya sebagai Kapolda Papua lalu jadi KAPOLRI tahu betul potensi kekayaan alam Papua selain Emas di Blok WABU Intan Jaya Sebaliknya yang menolak DOB juga punya alasan utamanya soal HAM dan Demokrasi.

Dalam situasi Devide Et Impera (adu domba sesama orang Papua) seperti ini para pengamat persoalan Papua diam. Yang pasti semua peran dan fungsi MRP sebagai lembaga politik cultural rakyat Papua 5 Wilayah Adat, Unsur Agama dan Unsur Perempuan memperjuangkan hak-hak dasar-secara diam-diam dipreteli, MRP belakangan tidak dianggap malah hanya boleh bicara kultural. Miris!

Muncul seorang anggota DPR RI tanpa malu (karena sudah hilang harga dirinya sehingga lupa dirinya siapa), mengatakan MRP tidak berhak urus politik, MRP tidak boleh bicara politik dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah siapa yang memilih dia duduk di DPR RI dan mewakili siapa dia, bisa makan minum dari gaji uang dan fasiltas rakyat Papua di Senayan lalu bicara apa dan mewakili siapa duduk di DPR RI sehingga dia bicara memperjuangkan bukan kepentingan rakyat Papua?

Bahkan tanpa malu dia seakan duduk di DPR RI mewakili “Oknum Pejabat Negara”, Pemerintah Pusat dan beberapa oknum “otak mati” Papua yang haus kekuasaan dia diperankan dimedia karena lupa diri tanpa ragu dia tampil bahkan ditampilkan dipublik agar dia bicara seakan dia mewakili bukan rakyat Papua melainkan duduk di DPR RI di Senayan mewakili oknum pejabat menjabat Pemerintah Pusat.

Seharusnya bukan sebaliknya dia bicara bagaimana memperkuat peran fungsi dan sepak terjang MRP sebagai lembaga refresentasi cultural rakyat Papua Lima (5) Wilayah Adat untuk memperkokoh hak bereksistensi rakyat Papua guna memproteksi hak-hak itu diamanatkan konstitusi negara.

Dalam situasi seperti itu yang bisa dipercaya dan yang sungguh-sungguh NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati menjadi luntur.

Amerika Serikat sendiri menghidupkan gedung capytol yang asal usulnya dari negara polys Athena Yunani masa silam.

Ketika perbudakan kulit hitam dan rasisme mewabah era awal-awal negara kaum imigran itu dibentuk misalnya Thomas Jeferson seorang Katolik yang menulis naskah konstitusi Amerika.

Thomas Jeferson sendiri seorang Katolik yang menjadi Presiden Amerika pertama diatas mayoritas rakyat Amerika beragama Protestan. Thomas Jeferson sendiri belakangan dianggap menganut paham deisme yakni suatu paham menerima semua kebaikan dari agama manapun termasuk Muhammadisme Yudaisme dan Kekristenan.

Konstitusi Amerika sendiri mencerminkan hal ini. Karena dalam era perbudakan muncul dan orang orang imigran dari Eropa Utara (Ingris) akhirnya belajar dan diajari HAM dan Demokrasi oleh seorang Pendeta Kulit Hitam bernama Marthin Luther Jr dengan konsepnya Integrasi. Saat bersamaan muncul kelompok anti thesa rasisme kulit putih atas kulit hitam dari Elijah Muhammad gurunya Malcolm x sebagai kekuatan penentang sangat berpengaruh yakni kelompok BLACK MOSLEM dengan berbagai gagasannya.

Namun Pendeta Doktor Marthin Luther JR lah yang paling berpengaruh sehingga gagasan Amerika menghidupkan kembali untuk menghayati nilai-nilai demokrasi sistem pemerintahan Athena Yunani masa silam dengan didirikannya Gedung Capytol agar nilai nilai Demikrasi lebih dapat dihayati dihadirkan.

Dewasa ini tak luput Indonesia juga meniru dengan didirikannya KOMNAS HAM tujuannya sama melindungi dan mengayomi bahwa manusia atas dasar perbedaan identitas pemikiran haluan politik dan agama tak dapat dipaksakan menjadi seragam melainkan merawat kebhinekaan itu sebagai kekayaan natural secara alamiah harus dijaga.

Jika demikian maka Muhammad Hatta sebagai seorang pemikir dan peletak dasar-dasar Konstitusi NKRI sangat demokratis.

Masalahnya semua golongan masyarakat Indonesia Islam Nasioalis dan Militer sebagai kekuatan politik Indonesia mengaku membawa da menjaga NKRI harga mati lalu benarkah orang orang berkuasa itu mengaku sebagai NKRI harga mati itu mereka benar-benar NKRI harga mati atau itu hanya cap dagangan mereka Agar berkuasa?

Bicara soal niat Yang tahu hanya seseorang itu sendiri dan TUHAN.

Setiap perbuatan tergantung niatnya. Suatu amalan menjadi sah  secara syar’i dan akan mendapatkan pahala jika diniatkan dengan niat yang benar. Niat ada di dalam hati.
Imam Nawawi rahimahullahu ta’ala mengatakan, dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

إنَّمَا الأعمَال بالنِّيَّاتِ وإِنَّما لِكُلِّ امريءٍ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُوْلِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ustadz Ismail Asso
Pimpinan Ponpes Al Hidayah Firdaus Asso Koya Koso Jayapura Papua.

Share to

Related News

GSNI Surabaya Gelar Acara Pelatihan Kepe...

by Feb 04 2024

Jurnalpagi.id | Surabaya Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) DPC Surabaya Pada Sabtu, (27/10/202...

Seribu Jurus Serang Anies Baswedan Setel...

by Feb 14 2023

Jakarta, jurnalpagi.id – Anies Baswedan menngantongi tiket pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ...

Hentikan Kristenisasi Dalam Birokrasi DO...

by Feb 12 2023

Papua – Didalam sistem birokrasi Daerah Propinsi Baru (DOB) Propinsi Papua Pegunungan tidak bo...

Besarnya Parpol karena Orang orang Lapan...

by Jul 20 2022

Penulis : Anugrah PrasetyoSatu Jari Indonesia Kesuksesan “blusukan” kader Partai politik ke temp...

DARI RAKYAT (BUKAN) UNTUK RAKYAT

by Jul 13 2022

Penulis : Anugrah PrasetyoAktifis Sosial Kota Surabaya Perpolitikan di daerah ketika kita menjumpai ...

Pemimpin Tidak Harus Menjadi Pimpinan

by Jul 12 2022

Penulis : Anugrah PrasetyoAktifis Sosial Kota Surabaya Jiwa pemimpin merupakan salah satu aspek pent...

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top