Wiranto Membantah Amandemen UUD 1945 Untuk Tunda Pemilu

Jurnalpagi.id – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), mulai angkat bicara terkasit wacana penundaan pemilu yang dilontarkan para elit politik. Apalagi, sampai ada yang menyebut jika amandemen UUD 45 sebagai persiapan penundaan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

Terlebih lagi, ada sejumlah elit yang menyebut punya big data masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu. Bahkan, Wiranto menantang, jika ada yang punya big data, bisa ditunjukan kepadanya kata pak Wiranto, Minggu 10/4/2022

“Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab,” jelas Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat,

Wiranto menyatakan, bahwa pihaknya kini lebioh berfikir rasional terkait wacana penundaan pemilu. “Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya, kita bicara rasionalitas,” tandasnya.

Wiranto juga menyatakan, bahwa perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, juga tak semudah yang dibayangkan. Ada proses panjang dan berat. Mulai dari mayoritas masyarakat Indonesia sepakat hingga persetujuan MPR RI.

Apalagi, MPR RI merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 partai politik. “DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?” tanya Wiranto.

Diketahui, sejumlah elit politik melempar ‘bola panas’ ke publik seputar penundaan pemilu. Bahkan, Luhut Binsar pernah mengklaim ada ‘big data’ hingga ratusan jutaan orang di media sosial yang setuju wacana penundaan Pemilu 2024. Dan, perpanjangan masa jabatan presiden (JPM)