Banyak Pengadaan Tidak Wajar, Komisi I Geram Akan Lapor ke APH

Pasuruan Jurnalpagi.id – Komisi I juga meluncurkan kritikan keras dan pedas terhadap KPU dalam penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Pasuruan tahun 2024.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono mengaku geram karena beberapa item pengadaan yang tertuang dalam daftar realisasi banyak yang tidak wajar.

“Kalau sampean (KPU, red) tidak bisa menjelaskan dan menjabarkan pengadaan itu dasarnya apa dan untuk apa, saya jamin, saya sendiri yang akan membawa data ini ke APH,” katanya.

Kritikan lain juga datang dari Jumain. Dia menyoroti pembelian pompa dan alat cuci mobil. Menurutnya, pengadaan itu buang – buang anggaran.

Dalam laporan yang disodorkan KPU, Politisi Partai Gerindra ini melihat bahwa pengadaan dua item itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 19 juta lebih

“Saya tanya, kerjanya KPU itu apa ? Kan melaksanakan Pilkada toh, bukan untuk membuka tempat cuci mobil yang harganya juga tidak murah,” paparnya.

Juma’in menilai apa urgensinya KPU membeli pompa dan alat cuci mobil. Apakah pegawai KPU dan komisioner akan mencuci mobilnya saat tiba di kantor.

“Ini kan lucu, apa iya komisioner dan pegawai KPU datang ke kantor untuk mencuci mobil. Pengadaan item ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada,” ungkapnya.

Febri Irawan Darwis, anggota Komisi I lainnya juga menilai pembelian beberapa item yang tidak ada kaitannya langsung dengan Pilkada ini kurang tepat.

Misalnya, dalam laporan realisasi disebutkan bahwa KPU membeli sofa, meja tamu. Ada juga Neon box, printer, finger print dan beberapa lainnya.

Dalam laporan itu, pengadaan sofa dan meja tamu menelan anggaran Rp 65 juta. Pengadaan neon box dan running text menelan anggaran Rp 40 juta, dan masih banyak lagi.

“Seharusnya item ini jangan pakai anggaran hibah dari Pemkab, tapi pakai APBN. Karena itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada,” paparnya.

Di sisi lain, dia juga terganggu dengan pernyataan KPU yang selalu koordinasi dengan Provinsi setiap kali melakukan pengadaan atau pembelanjaan.

“Seharusnya lapornya ke Pemkab atau ke dewan , jadi kami tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kalau sudah terlanjut begini kan repot,” tutupnya.(wan/adi)