Demo Tolak Daerah Otomomi Baru di Nabire Berakhir Ricuh

Jurnalpagi.id – Aksi Demo Tolak DOB di Kabupaten Nabire, Kamis (31/3/2022). Demo diwarnai kericuhan antara pengunjuk rasa dan aparat di depan Pasar Karang Tumaritis, Kelurahan Girimulyo.

Merespon aksi demonstrasi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB), Bupati Nabire, Mesak Magai meminta pendemo agar tidak membuang energi dengan cuma-cuma, lantaran menurutnya pemekaran ialah ketentuan pusat.

Demikian disampaikan Bupati Mesak kepada jurnalpagi.id via telepon seluler, Selasa (5/4/2022).

“Iya merespon sebagian masyarakat yang berdemo tolak DOB, termasuk adik-adik mahasiswa, bagi kami yang hidup dalam NKRI, maka itu masalah pemekaran, saya pikir sebagai pejabat Papua tidak ngotot untuk pemekaran, tetapi itu kebijakan Pemerintah Pusat,”kata Mesak Magai.

Mesak mengatakan, yang perlu dipahami apabila Pemerintah Pusat telah melihat bahwa untuk menjawab kesejahteraan Papua dan pembangunannya dengan solusi yang tepat yakni pemekaran, maka mau tidak mau harus diikuti.

“Dengan tujuan pemekaran ialah memperpendek rentang pembangunan, itu harus kita sadari bersama,” ujar Mesak.

Mesak mengatakan, dalam sejarah, sebagai Orang Asli Papua (OAP), telah melakukan berbagai penolakan Otonomi Khusus (Otsus), namun keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pemerintah Pusat.

“Kami juga ikut memboyong teatrikal peti jenazah, mulai dari Abepura sampai Kantor DPRP, namun saat itu Pemerintah Pusat tidak tanggapi, jadi percuma,” katanya.

Mesak menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe juga sebelumnya telah merancang UU Otonomi Khusus plus yang dinilai sesuai dengan hati nurani masyarakat Papua, tetapi itupun Jakarta menolak.

“Lalu, yang ketiga ini, sebagian masyarakat Papua pernah berdemo untuk menolak Otsus Jilid 2, tetapi Jakarta juga tetap mensahkannya,”ujar Mesak.

Lelaki murah senyum itu mengatakan, bahwa dengan melihat hal tersebut, maka semua perlu menyadari terhadap keputusan Pemerintah Pusat.

“Jadi sekarang, demo apapun juga, apabila ditanggapi yah percuma, untuk itu jangan buang energi kita, sehingga bisa saja masyarakat yang menjadi korban, itu bisa muncul karena kesalahan dari kita sendiri,”katanya.

Dia berharap masyarakat Papua agar dapat menciptakan situasi yang kondusif di Tanah Papua, dengan tidak menimbulkan kerusuhan saat berunjuk rasa menolak DOB.

Sekadar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.

Meski demikian, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran.

Enam provinsi yang diusulkan Pemerintah Pusat tersebut antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Menyusul rencana Pemerintah Pusat membentuk DOB di Tanah Papua itu, sejumlah aksi demonstrasi penolakan bergolak di sejumlah daerah, di antaranya Kota Jayapura, Sorong, Mimika, Nabire, Manokwari, Wamena, hingga Lanny Jaya. (Papua muslim)