TERKINI

Sidang PK Sengketa Aset di PN Bangil Memanas, Kuasa Hukum Klaim Tidak Ada Pemberitahuan

Feb 03 2026433 Dilihat

Pasuruan, Jurnalpagi.id / Sidang pemeriksaan bukti baru atau novum terkait sengketa aset antara Imron Rosyadi dan Tatik Suhartiatun, di PN Bangil sempat memanas.

Pihak termohon mengaku sangat terkejut karena merasa tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan resmi mengenai adanya agenda persidangan tersebut.

Kericuhan argumen muncul ketika tim hukum Tatik dilarang masuk ke ruang sidang oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Ketertutupan akses informasi ini memicu kecurigaan adanya prosedur yang sengaja disembunyikan dari pihak lawan berperkara.

“Kami sangat kecewa dengan PN Bangil karena surat permohonan informasi kami dijawab normatif, padahal kami kesulitan mengakses SIP yang sering bermasalah,” ungkap Heli, Kuasa Hukum Tatik, Selasa (3/2).

Pihak kuasa hukum juga membongkar fakta bahwa alat bukti yang diajukan pemohon PK sebagai novum sebenarnya adalah bukti lama yang sudah kadaluwarsa.

Bukti tersebut diklaim pernah muncul dalam pemeriksaan polisi setahun silam, sehingga secara hukum tidak lagi memenuhi syarat sebagai bukti baru.

Ia menilai bahwa kebohongan saksi di bawah sumpah terkait penemuan alat bukti tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Pihaknya berencana membawa persoalan ini ke ranah pidana karena menilai ada unsur kesengajaan untuk memberikan keterangan palsu.

“Novum itu sangat tidak benar dan palsu, kami akan membawa ke Polda Jatim dengan dugaan pelanggaran pasal kesaksian palsu,” tegas Heli.

Sengketa ini semakin rumit mengingat, pemohon PK yakni Imron Rosyadi beserta dua saudaranya dikabarkan telah berstatus tersangka di Polda Jatim atas kasus pemalsuan akta.

Muncul dugaan bahwa upaya PK ini sengaja dilakukan sebagai strategi untuk mengulur waktu dan mengaburkan status hukum yang sedang mereka hadapi.

Baca juga :  Bimas Nurcahya Bos PT Pragita Prabawa Pustaka Didakwa Perkara Pelecehan Seksual

Hingga berita ini diturunkan, pihak PN Bangil belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan ketidakterbukaan informasi publik yang dikeluhkan pihak termohon.(Wan/adi)

Share to

Related News

Terpilih Secara Aklamasi dalam Munaslub ...

by Sep 18 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ...

PT WSG Beri Klarifikasi dan Testimoni AR...

by Sep 16 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Pengaduan calon pekerja rumah tangga, Ika Puji Arsih, terhadap PT Wijaya Se...

Dakwaan Jaksa Dianggap Kabur, Eksepsi 4 ...

by Sep 14 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Empat warga negara Jepang yang menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidan...

PT Kedap Sayaaq Tagih Dokumen Kepailitan...

by Sep 14 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Polemik kepailitan PT Kedap Sayaaq, perusahaan tambang batu bara berstatus ...

Diduga Palsukan Tanda Tangan Kurator, Pe...

by Sep 10 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Polemik kepailitan PT Kedap Sayaaq memasuki babak baru. Tim kuasa hukum per...

Rumah Dieksekusi PN Mojokerto Meski Tak ...

by Sep 08 2026

Jakarta | Jurnalpagi.id Pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah di kawasan Pandansili, Kecamatan Trow...

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top