Dianggap Bikin Gaduh, Wagub LIRA ingatkan DPRD Agar Tidak Gunakan Hak Interpelasi

Pasuruan | jurnalpagi.id – Terus bergulirnya wacana penggunaan hak interpelasi sejumlah fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan terkait mutasi jabatan 55 pejabat oleh Pj Bupati Pasuruan yang dianggap berlebihan mulai di gagas. Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Ayik Suhaya.

“DPRD tidak perlu berlebihan menanggapi mutasi jabatan dan menyatakan untuk teman – teman DPRD untuk tidak membuat gaduh dengan menggulirkan wacana interpelasi yang tidak beralasan,” kata Ayik, sapaan akrabnya.

Ayik dengan tegas mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pj Bupati susdah sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. “Kalau saya melihatnya, mutasi yang dilakukan pak Pj Bupati Pasuruan ini sesuai dengan regulasi dan normatif,” katanya, Jumat (1/3/2024)

Dikatakan bahwa penjelasan Pemkab itu sudah jelas, mutasi ini dilakukan sesuai dengan regulasi dan sudah disetujui baik oleh BKN, KASN, dan Kemendagri. “Jangan sampai penggunaan hak interpelasi ini ditumpangi dengan muatan politis, karena ada sesuatu yang disembunyikan,” terangnya.

Ayik mengatakan, yang buat kegaduhan ini justru DPRD jika terus menggulirkan wacana interpelasi. Penilaiannya, Pj Bupati tidak membuat gaduh karena sesuai regulasi.

“Bahkan, saya mengamati, menjelang pembahasan APBD, dan PAK itu pasti ada saja wacana yang digulirkan teman – teman di DPRD,” paparnya.

Dia tidak ingin, wacana interpelasi hanya untuk menaikkan nilai tawar dan gertak sambal semata. Tujuannya untuk mencari sesuatu, dan mutasi tidak layak diintervensi.

“DPRD juga tidak berhak mempertanyakan kenapa tidak dilibatkan dalam proses mutasi. Padahal, kewenangan mutasi itu hanya hak Bupati,” tegasnya.

Masih kaya Ayik, sebenarnya apa alasan serta dasar menggunakan interpelasi. Kalau mutasi, dirinya meyakini sudah sesuai dengan regulasi. Bahkan dirinya berharap DPRD bisa objektif dan netral. Jika ada yang menyimpang, katakan saja dan jangan mencari cari kesalahan. Masyarakat malu disuguhkan potret itu.

“Kalau teman – teman DPRD tetap ngotot melakukan hak interpelasi, kami siap bersama masyarakat untuk melakukan demo besar – besaran,” ungkapnya. (wan/adi)