DPRD Kabupaten Pasuruan: LKPJ 2025 Jadi Momentum Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas Daerah

PASURUAN,JurnalPagi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026). Agenda tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat.

Rapat dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri mayoritas anggota dewan. Selain unsur legislatif dan eksekutif, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan perangkat daerah.

Dalam forum resmi tersebut, Ketua DPRD Kab.Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Ia menilai capaian Pemkab Pasuruan selama tahun 2025 patut diapresiasi, terutama dalam sektor pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Samsul Hidayat, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama belasan tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan akuntabel.

“Ini bukan hasil kerja satu pihak, melainkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ke depan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tegas Ketua DPRD Kab.Pasuruan dalam sambutannya

Beliau juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai semakin masif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Samsul Hidayat menyebut, pembangunan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Tak hanya itu, Samsul Hidayat juga menyoroti banyaknya penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Pasuruan sepanjang tahun 2025, baik di tingkat regional maupun nasional. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kinerja yang positif dan patut dipertahankan.
Sementara itu, Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo dalam penyampaian nota pengantar LKPJ menjelaskan berbagai program prioritas yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.

Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan yang menurun, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting, salah satunya terkait rata-rata lama sekolah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi perhatian bersama antara eksekutif dan legislatif ke depan.

Menanggapi hal itu, Samsul Hidayat menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan LKPJ di tingkat fraksi dan komisi. Ia memastikan seluruh capaian dan kekurangan akan dikaji secara objektif demi perbaikan pembangunan ke depan.

“DPRD tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga akan mengkaji secara kritis. Ini bagian dari tanggung jawab kami agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di akhir rapat, dilakukan penyerahan dokumen LKPJ secara simbolis dari Bupati kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk dimulainya proses pembahasan lanjutan di legislatif.
Dengan berbagai capaian yang dipaparkan, Samsul Hidayat berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga demi mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Tim/Adi)