Surabaya | jurnalpagi.id
Penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum empat pejabat KBS, Masbuhin, menyinggung adanya dugaan permintaan uang dan janji penghentian perkara yang diduga melibatkan oknum pengacara.
Pernyataan tersebut disampaikan Masbuhin menjelang pemeriksaan empat kliennya oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kamis (19/11/2026).
Keempat orang tersebut terdiri dari satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua direksi, dan satu Kepala Departemen Keuangan KBS. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait perkara yang tengah didalami penyidik.
Masbuhin menyebut, dalam rangkaian persoalan yang terjadi di KBS, terdapat dugaan permintaan uang, janji menghentikan perkara, hingga pencatutan nama institusi kejaksaan.
“Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” ujar Masbuhin, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, Masbuhin menegaskan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polemik saling menyalahkan ataupun menghakimi pihak lain. Menurutnya, pengungkapan dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Dia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum lebih lanjut apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan persoalan dana KBS.
Di sisi lain, Masbuhin membantah kliennya memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang kini menjadi bagian penyidikan. Menurutnya, pencairan dana perusahaan terjadi dalam situasi krisis dan dipicu kekeliruan prosedur administratif untuk menjaga stabilitas operasional KBS.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.
Masbuhin menjelaskan, keputusan pencairan dana tersebut dilatarbelakangi kepanikan dan keinginan menjaga keberlangsungan operasional kebun binatang, termasuk memastikan aktivitas konservasi dan kesejahteraan satwa tidak terganggu.
Sebagai bagian dari pembelaan terhadap kliennya, Masbuhin juga mengungkapkan capaian keuangan KBS pada periode 2025–2026. Dia mengklaim jajaran pengelola perusahaan berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kontribusi dividen tersebut menjadi capaian yang belum pernah terwujud selama periode 2013 hingga 2024.
Terkait proses hukum yang berjalan, Masbuhin memastikan keempat kliennya bersikap kooperatif sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026. Sejumlah dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis disebut telah diserahkan kepada penyidik.
Dia pun menyampaikan apresiasi terhadap jajaran penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, dan humanis.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” ungkap Masbuhin.
Masbuhin menegaskan, pihaknya menghormati proses penyidikan dan menyerahkan pengungkapan perkara kepada penyidik Kejati Jatim. Dia berharap seluruh fakta, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain, dapat diungkap secara objektif.
Sementara itu, dugaan permintaan uang, janji penghentian perkara, dan pencatutan nama institusi kejaksaan yang disampaikan Masbuhin masih memerlukan pendalaman serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Proses penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran KBS sendiri masih berlangsung di Kejati Jatim.
No comments yet.