TERKINI

Dinilai Lambat dalam Penanganan Virus Hewan, Mahasiswa Kokop Datangi Kantor DPRD Bangkalan

Jul 13 2022261 Dilihat

Bangkalan | JurnalPagi.id – Dokumentasi saat penandatanganan kesepakatan tuntutan yang dibawa oleh Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK), ketua PMK Rajib, yang disetujui oleh pihak komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan, Dedy, H. Jim Hur, Abdul Manaf, (Sumber Foto : Zubair).

Bangkalan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan guna melakukan audiensi serta mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) Selasa, (12/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Kesehatan Hewan, Tim Satgas Penanganan PMK, Keterwakilan Polres Satuan Praja, Tim Komisi Informasi, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan beserta jajaran Komisi B lainnya.

Menurut M. Rajib, Ketau PMK menyampaikan bahwa dalam audiensi ini tidak lepas karena dilatarbelakangi wabah yang menerpa hewan di Kabupaten Bangkalan khususnya. Menurutnya, penyakit ini sangat berdampak terhadap perekonomian di Bangkalan, terutama di kecamatan Kokop yang notabenenya manyoritas adalah peternak sapi.

“Dengan adanya virus penyakit sapi yang berdampak terhadap perekonomian di Bangakalan harusnya sedang menyusut, apalagi di Kecamatan Kokop yang menjadi sumber prekonomian adalah sapi,” kata rajib, dalam audiensi itu, Selasa, (12/7/2022).

Tak hanya itu, Rajib sapaan karibnya menyebutkan, atas terjadinya virus tersebut mahasiswa Kokop sangat mengeluhkan lantaran penanganan oleh pihak PMK yang terbilang lambat dari dinas terkait karena kurangnya pengawasan ( controling ) dari pihak DPRD Bangkalan.

“Padahal kalau kita lihat peta penyebaran virus ini di Bangkalan, hasil survei kami bermula di Tanjung Bumi, karena lokasi tersebut menjadi gerbang impor dan ekspor sapi yang diolah dari Kabupaten Bangkalan, maka seharusnya yang mendapatkan penanganan pertama adalah daerah terdekat, Kokop, sepuluh dan geger,” tutur pria asal Kokop itu.

Menanggapi hal itu, komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan, Dedy Yusuf merasa keluh kesah dari apa yang sampaikan oleh mahasiswa kokop (PMK). Menurutnya, dari pihak DPR pusat maupun kabupaten sudah ada pembahasan terkait kompensasi bagi para peternak terdampak PMK, namun harus ada prosedure – prosedure tertentu yang perlu ditaati.

Baca juga :  Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan Papua di Tanah Papua

“Terkait dana kompensasi ini dari pihak pemerintah pusat sudah ada pembahasan, di Bangkalan pun sama ada pembahasan, seperti yang di upayakan di lampung itu, hanya saja meskipun kita menganggarkan harus melewati persetujuan – persetujuan dari pihak – pihak terkait tidak bisa langsung ambil keputusan,” ungkapnya.

“Dan terkait penanganan virus PMK, kami sudah mengintruksikan kepada dinas peternakan untuk secepatnya melakukan vaksinasi, malah Kokop di jadikan prioritas, hanya saja di Bangkalan masih keterbatasan anggaran dan penyediaan vaksin yang terbatas,” tambah Dedy politisi muda asal Kokop itu.

Sebagai tambahan, pada saat audiensi itu mahasiswa Kokop membawa tuntutan ke pihak DPRD Bangkalan sebagai berikut ;

1.DPRD Bangkalan harus meningkatkan fungsi pengawasan (Controling) terhadap kemitraan terutama Dinas Pertenakan terkait penanganan penyakit PMK.

  1. DPRD Bangkalan harus mengalokasikan dana untuk membantu perekonomian para peternak terdampak PMK di Bangkalan.
  2. DPRD Bangkalan harus memberikan regulasi yang jelas lagi transparan serta melibatkan semua elemen agar bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran.
  3. DPRD Bangkalan harus mendorong stabilitas harga sapi.
  4. DPRD Bangkalah harus mendorong percepatan vaksinasi secara menyeluruh di kecamatan Kokop.
  5. DPRD Bangkalan harus melakukan koordinasi dengan dinas kemitraan (dalam hal ini Dinas Peternakan) untuk melaksanakan sosialisasi secara massif terhadap masyrakat terkait pencegahan dan penanganan PMK.
  6. DPRD Bangkalan harus mendorong Dinas Peternakan untuk memberikan pembinaan peternakan demi terciptanya aktivitas peternakan yang produktif dan profit.
  7. Jika tuntutan kami tidak diindahkan selama 7×24 jam maka kami akan datang kembali dengan konten yang berbeda.

Virus Hewan, Mahasiswa Kokop, PMK, DPRD Bangkalan, Audensi, PMK Tuntut DPDRD, Berdampak Perekonomian, Masyarakat Resah

Share to

Related News

Terdampak Limbah PT SC, Warga Kedamean K...

by Des 02 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Warga Dusun KedamaianDesa Kepulungan, Kecamatan Gempol berunjuk ras...

Serunya Belajar Seduh Kopi ke Barista Di...

by Des 01 2024

Mojokerto | jurnalpagi.id – Kopi, minuman yang kerap disebut sebagai penghilang rasa kantuk in...

Kabupaten Pasuruan Jadi Salah Satu Barom...

by Nov 23 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Aryo Seno Bagaskoro atau Seno melihat potensi yang ada di Kabupaten...

Keresahan Warga Dusun Kedamean Akan Limb...

by Nov 22 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Warga sekitar PT. Cargill Sorini (SC) tepatnya Dusun Kedamean, Desa...

PIJAR Minta KLHK Berikan Sanksi Tegas Pa...

by Nov 22 2024

Pasuruan | Jurnalpagi.id – Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Cargill Sorini (CS) ...

DLH Segel Saluran Pembuangan Limbah CV H...

by Nov 20 2024

Pasuruan | jurnalpagi.id – Pemerintah kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ...

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top