Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek Mendesak Kemendagri  Untuk Mengevaluasi 5 PJ Bupati  Se-Papua

Jakarta, Jurnalpagi.id – Pemuda dan Mahasiswa Papua Mendagri segera memanggil dan mengevaluasi kinerja pejabat Bupati tambrauw atas tata kelola pemerintahan dan  pelayanan publik publik yang tidak maksimal mendesak segera evaluasi total kinerja PJ bupati dan walikota Papua .

Willy Kogoya selaku koordinator mengatakan para pejabat tidak pernah ada di tempat. “Kemendagri segera memanggil para pejabat yang tidak pernah ada di tempat,” katanya.

Willy Kogoya menerangkan terkait kinerja dan keberadaan Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yakni, Penjabat Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Penjabat Bupati Kabupaten Tambarauw dar Penjabat Wali Kota Jayapura, Maka dengan ini kami yang tergabung dalam Koalisi pemuda mahasiswa mendesak Kemendagri segera evaluasi pejabat tersebut,kata Willy Kogoya. Putra daerah Lanny Laya.

Adapun sikap Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek sebagai berikut:

1. Bahwa Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang jarang berada di tempat

penugasan sangat berdampak pada mandeknya efektifitas roda pemerintahan daerah dan tidak mencapai good governance 2 Bahwa Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang kinerjanya buruk dan tidak

progres dalam mengelola daerah penugasan sangat berdampak pada pelayanan

publik dan menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua.

3. Bahwa kinerja Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua yang buruk dan jarang berada di tempat penugasan, dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat yang berdampak pada stabilitas keamanan daerah. Mengacu pada tiga poin tersebut di atas maka, bersama ini kami yang tergabung dalam beberapa hal

Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek menuntut sebagai berikut 1. Mendagri segera evaluasi total atas kinerja Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota di

Papua dengan berbagai pertimbangan yakni, kinerja yang buruk dan tidak progres, serta jarang berada di daerah penugasan, maka Mendagri perlu untuk ditinjau kembali dan diberhentikan demi terwujudnya Good Governance,

2. Wamendagri dan para Inspektoral yang membidangi wilayah Papua agar tidak

menjadi backingan atas kerja PJ Bupati dan PJ Wali Kota Di Papua, 3. Mendagri segera memberhentikan Penjabat (PJ) Bupati dan PJ Wali Kota Di Papua yang kinerjanya buruk/tidak progres dan gantikan mereka dengan Penjabat yang lebih berkompeten.