Pulangkan 142 Mahasiswa, Septinus Georga Saa Nilai BPSDM Papua Missed Manajemen

JAKARTA | JurnalPagi.id – Menanggapi kabar dipulangkannya 142 mahasiswa Papua dari luar negeri karena tak menuntaskan kuliahnya tepat waktu, fisikawan muda Papua Septinus George Saa menilai BPSDM Provinsi Papua missed manajemen.

Hal itu disampaikannya melalui telewicara dari Timika Papua, kepada  wartawan jurnalpagi.id Selasa (19/4/2022).

“Bagi saya mohon maaf, saya harus sampaikan dalam hal ini BPSDM Provinsi Papua tidak profesional untuk persoalan ini, karena alibi uang transfer daerah, dan ini bukan masalah baru tetapi sudah dari dulu,” kata Septinus.

Pria peraih Nobel tersebut, menyatakan adanya missed manajemen dalam BPSDM Papua, dan kalau perlu diganti tenaga yang berada dalam naungannya.

“Kemudian yang berikut, anak-anak ini pulang dan bergantung dengan transfer daerah, pendataannya juga tidak jelas, namun apabila Pemerintah Daerah tidak mampu maka langsung saja lapor ke Pemerintah Pusat,” terangnya.

Bagi Septinus, kesalahan manajemen BPSDM Papua seharusnya tak perlu terjadi dan Pemerintah Provinsi Papua harus memeriksa manajemen BPSDM Papua saat ini.

“Kalau kita berharap menggunakan sistem yang ada hingga saat ini, nanti agak susah, kemudian kita juga harus tanya untuk memperjelas, BPSDM memakai instansi kedua dan ketiga itu, instansi mana,” tandasnya.

Septinus mengkhawtirkan ada kesalahan-kesalahan tertentu yang terjadi di internal, dan tidak mau saling mengungkap.

“Yang jelas begini, manajemen BPSDM Papua harus diubah dan biar pelu orang-orang yang tidak profesional harus diganti,” kata Septinus menyarankan.

Pria asli Sorong itu melihat dari segala kekurangan yang ada dan kesalahan yang terulang, maka ia berkesimpulan BPSDM Papua tak mampu mengatur ataupun mengelola dana pendidikan yang berjumlah besar.

“Mereka (pihak BPSDM Papua), juga terkesan no respon atau cenderung tidak menanggapi apabila ditanya oleh mahasiswa di luar negeri, dan balasannya biasa 1 sampai 2 minggu, terlalu lama,” klaim Septinus.

Ia menegaskan kembali, bahwa masalah yang terjadi ini merupakan sesuatu persoalan yang berulang dan tidak mampu diatasi oleh BPSDM Papua.

“Saya melihat ini sangat mencoreng nama Pemerintah Provinsi Papua, terlebih nama Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga gubernur harus memberhentikan orang-orang tidak profesional itu,” pintanya.

Terakhir, Septinus menyampaikan kepada mahasiswa luar negeri yang dipulangkan, maupun yang masih tertahan di luar negeri untuk dapat menjalin komunikasi intens dengan Pemprov Papua untuk meminta kejelasan lebih konkret.

“Kalau tidak, mahasiswa harus mampu memberikan deadline atau batas waktu terhadap Pemerintah, agar mampu menyelesaikan persoalan yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 142 mahasiswa asal Papua di luar negeri akan dipulangkan, karena tidak selesai dalam perkuliahan serta telah melebihi batas waktu studi sesuai perjanjian pemberian beasiswa.

(jpm)