TERKINI

Terbukti Rugikan Keuangan Negara, Akhmad Khasani Divonis 18 Bulan Penjara

• Sep 11 2024 • 723 Dilihat

Pasuruan | jurnalpagi.id – Akhmad Khasani (AK) mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim dalam kasus dugaan pemotongan insentif di internal BPKPD pada sidang putusan di PN Tipikor, Selasa (10/9/224).

Dalam sidang lanjutan ini, AK divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim memutus AK terbukti dan meyakinkan bersalah.

Hakim memvonis AK dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta atau bisa digantikan kurungan selama 2 bulan jika tidak membayar.

Sebelumnya, JPU menuntut Akhmad Khasani (AK) 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara.

Bahkan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 344 juta atau pidana selama 9 bulan penjara.

Hakim berpendapat, terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim berpendapat terdakwa sebagai penyelenggara negara menerima hadiah yang diberikan karena kekuasaan dan jabatannya.

Yang memberatkan, terdakwa ini gagal mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah dipidana.

JPU Reza Edi Putra mengaku akan menyampaikan vonis ini ke pimpinan. Menurutnya, untuk mengambil langkah selanjutnya menunggu arahan pimpinan.

“Kami putuskan pikir – pikir dulu karena kami akan menyampaikan vonis ini ke pimpinan dulu. Selanjutnya, apakah akan banding, akan kami sampaikan dalam kesempatan selanjutnya,” terangnya.

Baca juga :  Tuntutan Sudah Siap Korban Justru Ajukan Perdamaian, Sidang Berakhir Ditunda

Wiwik Tri Haryati, advokat yang mendampingi terdakwa mengaku akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kliennya atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

“Sebenarnya kalau keinginan ya inginnya bebas, karena saya yakin klien saya tidak bersalah. Tapi, saya perlu koordinasi lagi dengan klien saya terkait hasil sidang hari ini,”ucapnya.(wan/adi)

Share to

Related News

Lima Mahasiswa Universitas Hang Tuah Ani...

by • Nov 04 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman 10 bulan ...

Diduga Jual Mobil dengan BPKB Palsu Modu...

by • Nov 04 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Persidangan perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tiga unit mob...

Sidang Penipuan Agus Halim Berlanjut, Sa...

by • Nov 04 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Persidangan perkara dugaan penipuan jual beli tiga mobil senilai Rp1,26 mil...

Digugat Oleh Indah Kuntarti, Kuasa Hukum...

by • Nov 04 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Indah Kunta...

Tim Tabur Kejari Surabaya Amankan Nunik ...

by • Okt 21 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Pelarian Nunik Indah Rini binti Amirudin, terpidana kasus penipuan yang mas...

Buntut Koper Hilang, Sengketa Ganti Rugi...

by • Okt 13 2026

Surabaya | jurnalpagi.id Sengketa ganti rugi atas hilangnya empat koper dalam perjalanan internasion...

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top