Perkuat PAD Tanpa Bebani Rakyat, DPRD Kabupaten Pasuruan Sepakati Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

PASURUAN, Jurnalpagi.id – DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif, termasuk proses harmonisasi dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam pembahasan regulasi tersebut, DPRD memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara kebutuhan peningkatan pendapatan daerah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya, optimalisasi pajak dan retribusi tidak semata mata berorientasi pada peningkatan penerimaan kas daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa proses pembahasan Raperda merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta dapat dilaksanakan secara transparan.

Menurutnya, berbagai masukan, koreksi, dan pandangan yang disampaikan selama pembahasan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi sebelum disepakati bersama.

“DPRD tentu menginginkan setiap peraturan yang dilahirkan benar benar memiliki manfaat bagi daerah dan masyarakat. Peningkatan PAD memang menjadi kebutuhan, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut justru menambah tekanan ekonomi bagi warga,” ungkap Samsul.

Ia berharap perubahan regulasi ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Bapemperda Tekankan Prinsip Keadilan dalam Penyesuaian Tarif

Perhatian terhadap perlindungan masyarakat juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, menjelaskan bahwa perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan daerah, serta dinamika perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menghendaki kebijakan penyesuaian pajak dan retribusi diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan ekonomi wajib pajak.

“Prinsip yang kami dorong adalah adanya keseimbangan. Pemerintah daerah membutuhkan peningkatan PAD, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, penyesuaian tarif perlu dihitung secara rasional dan disertai peningkatan mutu pelayanan publik,” jelas Sugiyanto.

Ia memaparkan, terdapat 13 ketentuan pokok dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang mengalami perubahan. Materi tersebut mencakup penyempurnaan definisi, penyesuaian tarif PBB-P2, pengaturan objek retribusi, pemberian insentif, hingga penerapan sanksi administratif.

Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perubahan mengatur penerapan tarif secara berjenjang berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

DPRD juga memberikan perhatian terhadap sektor pertanian dan peternakan melalui pengaturan tarif khusus yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan peternakan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor produktif tersebut.

Sementara itu, dalam sektor retribusi pelayanan kebersihan, terdapat pengecualian pungutan terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, taman, tempat ibadah, fasilitas sosial, dan tempat umum lainnya.

Perubahan regulasi juga mencakup perluasan objek retribusi jasa usaha, termasuk pemanfaatan aset milik daerah dan penjualan hasil produksi usaha daerah.

DPRD Perhatikan Transparansi Insentif dan Sanksi Administratif

Tidak hanya menyangkut tarif, Bapemperda juga membahas mekanisme pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi terkait.

Pemberian penghargaan atas kinerja pemungutan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta dilakukan melalui mekanisme penganggaran APBD. Dengan demikian, kebijakan insentif tetap berada dalam koridor efisiensi dan pengendalian belanja pemerintah daerah.

Di sisi lain, perubahan Perda turut mengatur sanksi administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan laporan. Namun, ketentuan tersebut memberikan pengecualian apabila keterlambatan terjadi akibat keadaan kahar atau kondisi di luar kendali wajib pajak.

Beberapa kondisi yang dapat menjadi pertimbangan meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan, wabah penyakit, maupun keadaan darurat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Sugiyanto, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan pajak dan retribusi harus tetap mengedepankan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan.

“Penegakan kewajiban perpajakan harus memiliki aturan yang jelas. Namun, ketika masyarakat menghadapi keadaan yang benar-benar di luar kemampuannya, tentu harus ada pertimbangan yang adil. Regulasi jangan hanya mengatur kewajiban, tetapi juga harus memberikan perlindungan,” tambahnya.

Fungsi Legislasi DPRD Jadi Penentu Arah Kebijakan Daerah

Dalam pembahasan tersebut, perubahan Perda juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapemperda menyimpulkan bahwa Raperda telah melalui tahapan pembahasan dan memenuhi persyaratan formil maupun materiil untuk dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama dan penetapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Atas capaian tersebut, Sugiyanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota dewan, Bupati Pasuruan, serta jajaran pemerintah daerah yang telah terlibat dalam proses pembahasan.

Dengan disepakatinya perubahan Perda ini, DPRD Kabupaten Pasuruan menempatkan fungsi legislasi sebagai salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.

Ke depan, implementasi regulasi tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar kebijakan peningkatan PAD benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak menimbulkan pungutan yang memberatkan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. (Tim/Adi)