Satu Kata Terkait Pembinaan Kepsek SMP Yaitu “Penggiringan”, Wakil Rakyat : Terlalu Berlebihan

CIANJUR | JurnalPagi.id – Wakil rakyat angkat bicara terkait dengan dugaan adanya penggiringan dalam kegiatan pembinaan ratusan Kepsek SMP beberapa waktu lalu.

Hal ini memunculkan kesan kuat bahwa ada politisasi dalam momen yang semestinya untuk memajukan dunia pendidikan.

Upaya “memerahkan” para guru tersebut dengan dominasi pemakaian kerudung dan sorban merah. Bahkan Plt. Kadisdikpora juga tampil di depan dengan mengenakan sorban merah.

“Saya hadir di undang dalam acara itu yang menggagas MKKS SMP, jadi kebetulan saja waktu itu saya lagi mengenakan sorban merah karena itu didapat dari mekkah, ” kilah Plt. Kadisdikpora Cianjur, Akib Ibrahim selepas acara rapat di Gedung DPRD Cianjur.

Akib membantah tudingan politisasi dalam acara tersebut. Pihaknya mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung ke panitia yakni MKKS SMP.

“Saya disitu mengisi acara dengan memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi untuk acara tersebut maka silahkan tanyakan ke panitia saja, ” dalihnya sembari bergegas diapit ajudannya.

Terhadap fenomena tersebut wakil rakyat Ujang Arba Sofyan bersuara dengan mengatakan adanya dugaan politisasi. Padahal ASN itu tidak menggunakan identitas tertentu apalagi mencerminkan simbol politik.

“Satu kata untuk itu penggiringan karena di wilayah lain juga tidak ada seperti itu. Semisal di Bali, Jateng atau Banten tidak ada identitas politik semacam itu. Jadi inikan yang di politisasi dinas pendidikan. Namanya kekuasaan tergantung mata rantai politiknya, ” ujar pria yang akrab disapa UAS.

Ia juga menyayangkan fenomena kekuasaan lokal disini terlalu berlebihan. Hingga warna kantor pemerintahan juga dicat merah padahal di tingkat pusat juga tidak bertindak semacam itu.

“Koalisi ini tidak bertumpu pada satu warna yang dominan apalagi itu tidak disepakati bersama untuk memerahkan. Justru kalau melihat fakta integritas itu Bupati melanggarnya. Jadi mungkin itu sedang membuat brand politik sehingga nanti dipilih publik  Jadi mungkin guru itu takut sehingga mengikutinya. Takut ada kaitan administratif dari dinas nya sendiri sebagai kepanjangan tanganan pemerintah, ” tegasnya seraya menyebut sudah konsultasi dengan pimpinan fraksinya.

(ujk)