Diduga Ada Konspirasi, Penasihat Hukum Susanti Ajukan Permonan Pengawasan

JurnalPagi.id – Kasus penggelapan atau penipuan (tipu gelap) yang menyeret Susanti sebagai terdakwa memasuki babak baru. Pasalnya dalam perkara pidana tersebut diduga ada konspirasi agar Susanti dijadikan kambing hitam atas perbuatan Wiwik Zumaroh (terdakwa lain dalam berkas terpisah).

Dalam perkara pidana tersebut, Susanti didakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan bersama Wiwik Zumaroh dengan total kerugian Rp 481 juta dari 3 orang korban.

Menurut, Andi Mulya selaku Penasihat Hukum Susanti perkara kliennya tersebut merupakan murni perbuatan perdata karena telah ada kesepakatan dan atas kesepakatan tersebut telah dilakukan pembayaran yang telah diterima oleh para korban.

“Isi dakwaan JPU menerangkan dari 3 orang korban memberikan uang kepada wiwik zumaroh dengan total Rp 882juta. Lalu JPU menerangkan total kerugian 3 orang koran sebesar Rp 481juta. Jadi jelas dan terang jika JPU sudah mengetahui adanya kesepakatan tersebut, namun tetap memaksakan perkara ini untuk lanjut ketahap persidangan. Ini jelas membuktikan bahwa jpu mengabaikan dan melanggar pasal 140 ayat (2) KUHAP,” terang Andi kepada awak media.

Terpisah, Yulian Musnandar salah satu Penasihat Hukum Susanti mengatakan telah mengajukan permohonan pengawasan terhadap majelis hakim pengadilan negeri tuban ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (5/5/2023).

“Kami Tim Penasihat Hukum merasa khawatir atas independensi Majelis Hakim dalam memberikan putusan sela atas eksepsi yang kami ajukan ,” kata Yulian, jumat (5/5)

Menurut Yulian, langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Yulian menerangkan jika ada tekanan dari oknum dan atau pihak tertentu agar kami selaku penasihat hukum susanti membatalkan atau tidak mengajukan eksepsi.

“Oleh karena itu, kami meminta Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.B/2023/PN.Tbn,” tuturnya. 

Yulian menjelaskan bahwa awal mulanya Kliennya pada tahun 2019 meminjam uang kepada Wiwik Zumaroh sebesar Rp 1,9 Milyar untuk tambahan modal usahanya dan berjanji akan mengembalikan pada bulan maret 2020. Namun, dengan itikad buruk Wiwik Zumaroh memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntunga pribadi yakni mencari beberapa investor serta mengaku mempunyai bisnis pembuatan parcel.
“Dalam aksinya tersebut, wiwik zumaroh berhasil memperdaya 16 orang termasuk 3 orang saksi korban dalam perkara ini. Dengan total Rp 3 Milyar,” ujar yulian yang juga sekjen GP Nasdem Surabaya.

“Yang jadi pertanyaan, mengapa penyidik dan penuntut umum hanya berpatokan di uang yang diterima Susanti dari Wiwik yang berjumlah Rp 1,9 Milyar? Mengapa penyidik dan penuntut umum tidak mendalami berapa uang yang diterima wiwik dan berapa jumlah korbannya?serta siapakah orang yang membantu dan melindungi Wiwik Zumaroh sehingga Klien kami terseret untuk dijadikan kambing hitam atas perbuatan wiwik zumaroh ?” Tanya Yulian.

Yulian menegaskan, apabila Majelis Hakim dalam perkara 77/Pid.B/2023/PN.Tbn menolak seluruh eksepsi/nota keberatan terdakwa susanti, maka kekhawatiran adanya konspirasi untuk menjadikan Klien Kami sebagai Kambing Hitam atas perbuatan wiwik Zumaroh yang melakukan perbuatan tipu gelap dengan 16 korban dan jumlah total kerugian korban sebesar Rp 3Milyar, benar terbukti. 

“Namun jika Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kami, hal ini membuktikan masih adanya keadilan serta kredibilitas dan integritas pengadilan sebagai lembaga agung terjaga,” tegasnya. 

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan JPU, Susanti didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP jo 55 ayat 1 jo 64 atau 372 KUHP jo 55 ayat 1 jo 64.

“Kami berharap permohonan pengawasan yang kami ajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menjaga independensi Majelis Hakim dalam pengambilan keputusannya dengan mengabulakan eksepsi/keberatan kami agar tercipta lembaga peradilan yang agung,” tutupnya.