Bahas TJSL, Bupati Ajak Stakeholder Duduk Bersama

Pasuruan | jurnalpagi.id – Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dibahas oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, bersama stakeholder terkait pada Kamis, (13/3), siang di Kantor Bupati.

Bupati mengajak beberapa pihak duduk bersama dalam pembahasan TJSL. Diantaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan, HR Club, serta tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (PPPD) Kabupaten Pasuruan.

Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati, usai pertemuan mengatakan, bahwa hari ini pihaknya memang sengaja mengundang audensi antara Pemerintah dengan stakeholder terkait untuk membahas raperda TJSL.

“Kami butuh masukan dari APINDO, KADIN dan HR Club terkait penyusunan raperda TJSL. Dan allhamdulilah, tadi ada beberapa masukan yang sudah disampaikan para pihak. Insyallah akan segera kami aplikasikan ke dalam raperda TJSL ini,” katanya.

Mas Rusdi sangat berharap, raperda TJSL ini bisa segera disahkan. Menurutnya, raperda TJSL ini untuk mengatur bagaimana pemerintah, dunia usaha berkolaborasi dan bersinergi agar bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat kabupaten Pasuruan secara umum.

“Setelah ini, masukan dan saran dari para pihak akan kami sesuaikan. Apa yang kurang tepat akan kami sempurnakan. Insyallah setelah Perda jadi, nanti akan kami tindak lanjuti dengan Perbup dan selanjutnya kami sosialisasikan ke para pihak yang berkepentingan,” urainyanya.

Ketua HR Club Pasuruan Wahyu Budi Priyanto mengatakan, dalam forum ini, pihaknya memberi usulan bahwa Pemerintah harus memberikan sesuatu yang konkret kepada perusahaan terkait perlindungan dan pendampingan menjalankan operasional perusahaan.

Dia mengaku senang adanya forum tersebut karena dalam forum ini Bupati menyampaikan komitmennya untuk menertibkan dan meluruskan oknum – oknum yang seringkali bermain demi kepentingan pribadinya ke perusahaan tersebut.

“Saya kira komitmen dari Bupati ini yang ditunggu perusahaan, karena nanti ke depan tidak ada oknum – oknum yang bermain disitu. Semuanya terkoordinasi dengan baik meski lintas institusi melalui TJSL ini,”paparnya.

Menurut Wahyu, jika semua hal itu bisa berjalan dengan baik, maka akan tercipta kolaborasi yang bagus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.

“Apalagi, saya membaca kalau TJSL ini nantinya tujuannya adalah pemerataan pembangunan wilayah. Jadi, kawasan yang ada atau tidak ada industrinya bisa merasakan manfaatnya. Saya kira ini sesuatu yang baik untuk perubahan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

Nurul Huda, kerua APINDO mengatakan, sejak awal apapun yang ditata lebih baik itu pihaknya akan setuju, apalagi ini terkait dengan CSR perusahaan. Ia berpesan, dalam beberapa pasal – pasal di dalam raperda harus dicermati dan dikaji lebih dalam lagi.

“Jadi jangan sampai muncul kesan bahwa Pasuruan ini kok seperti ini, seperti itu. Dalam artian, Pasuruan ini akan dipandang atau terkesan ribet di mata investor baik itu asing ataupun lokal. Ini yang harus dipahami dan dijaga bersama,” tambahnya.

Menurutnya Pasuruan ini milik bersama, bukan milik siapa – siapa. Maka dari itu, perlu dimajukan bersama – sama. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dalam forum CSR ini. Maka, jangan sampai salah persepsi.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto melihat, raperda TJSL ini adalah salah satu cara Pemerintah dalam mengurangi kesenjangan kawasan, dan itu adalah salah satu tujuan dari adanya investasi di Kabupaten Pasuruan.

“Tujuan investasi itu ada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan terakhir adalah mengurangi kesenjangan antar kawasan. Jadi, inti raperda TJSL ini adalah memberikan sentuhan CSR yang merata baik di kawasan yang ada industri ataupun kawasan yang tidak ada industri,” kata Lujeng.(Wan/adi)