Pasuruan | jurnalpagi.id – Kasus pelanggaran oleh oknum kepala desa (kades) dan perangkat desa yang memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024 menarik perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Rudi Hartono.
Dalam rapat kerja dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada Selasa (16/10), terungkap banyak laporan pelanggaran, termasuk ketidaknetralan kades yang terlibat dalam pembagian bahan kampanye, seperti kaos dan kontrak politik.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa beberapa laporan telah direkomendasikan sebagai pelanggaran, sementara yang lain masih dalam proses di Bawaslu. Untuk mencegah terulangnya pelanggaran, diperlukan tindakan preventif dari Pemkab.
“Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, harus segera melakukan pembinaan politik agar di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi darurat politik dan mencegah tekanan-tekanan,” jelasnya.
Pemerintah desa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menciptakan suasana politik yang sehat, bukan sebaliknya. “Masyarakat sudah melek politik, tapi perangkatnya tidak memberi contoh yang baik,” imbuhnya.(wan/adi)
No comments yet.