Jakarta | JurnalPagi.id – Heboh salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP berinisial HM diduga menonton video porno saat rapat. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan segera memanggil HM.
Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman, mengatakan dalam waktu dengan akan segera memanggil anggota DPR RI inisial HM yang diduga menonton konten video porno melalui handphone saat rapat.
“Pemanggilan akan dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama di masa sidang berikut. karena besok sudah paripurna penutupan,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Jika pemanggilan dilakukan saat masa reses, maka tak sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPR RI. Masa reses ditujukan agar anggota DPR RI melakukan kunjungan daerah pemilihan (dapil).
“Sesuai dengan Tatib DPR, MKD tidak bisa melakukan kegiatan di masa reses, sebab kami semu harus ke dapil masing-masing,” ujar Habiburokhman.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan MKD akan mengusut tuntas terkait anggota DPR inisial HM yang diduga nonton video porno saat rapat.
“Yang jelas kami akan selesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Habiburokhman.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan telah mengklarifikasi anggotanya di Komisi IX DPR inisial HM yang viral karena nonton porno saat rapat. Bambang menyebut saat memberikan klarifikasi ke Fraksi, HM sampai menangis.
“Yang kayak gini kita cukup peka. Kan kasihan dia yang bersangkutan sampai nangis. Sampai nangis. ‘Saya nggak pernah selama ini’ kok ada yang foto,” kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
“Jadi, kawan-kawan wartawan, bukan aku kemudian ini, tapi mungkin kawan wartawan ada yang bekerja sama dengan seseorang membunuh karakter. Character assassination. Saya kan juga dibegituin. Siapa pun anggota bisa dibegituin. Karena kami adalah high profile, pejabat tinggi negara. High profile,” ujarnya.
Meski begitu, Bambang mengatakan agar HM tetap legawa terkait peristiwa viral itu. Fraksi PDIP, katanya, tidak menyarankan untuk membuat laporan ke polisi.
“No… no… melaporkan ke polisi? Nggak usahlah. Sesama anak bangsa, ini bagaimana memperbaiki peradaban. Dikau sebagai sesama profesi apa pun, mari kita perbaiki peradaban anak bangsa. Karena sesungguhnya etika di atas hukum,” ujarnya. (jpm)
No comments yet.