Demokrasi yang Kenyang Diatas Rakyat yang Lapar

Surabaya | Jurnalpagi.id
Profil Pembuat Opini : Putri Amalia Soraya/ Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Setiap kali musim politik tiba, kita sering kali menyaksikan para pejabat berpesta dan berdansa serta dimana meja-meja panjang dipenuhi makanan-makanan dari hasil bumi ibu pertiwi ini , dan musik yang menggelegar hingga dini hari, sementara disudut paling gelap negeri ini, anak-anak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) masih menghitung butiran nasi dengan jarinya untuk makan setiap harinya.

Inilah wajah demokrasi negeri kita hari ini, bukan demokrasi yang matang ataupun demokrasi yang berbicara akan kesejahteraan rakyatnya, melainkan demokrasi yang hidup hanya saat ada pesta pemilu, lalu mati kembali setelah suara telah dihitung.

Dimana pada program yang telah hangat dibincangkan seperti Program Makanan Gratis ini benar-benar meja makan sungguhan atau hanya janji-janji manis?
Program Makan Bergizi Gratis hadir dengan narasi yang mulai memastikan setiap anak Indonesia mendapat asupan gizi layak, memutus rantai stunting, dan membangun generasi yang sehat.

Diatas kertas, ini adalah kebijakan yang patut diapresiasi dimana negara akhir hadir di meja makan rakyat kecil. Namun ada pertanyaan yang harus diajukan dengan kepala dingin.” Meja Makan Siapa Yang Benar-Benar Dijangkau? ”. Bahkan di kota-kota besar, Program Makan Gratis berjalan dengan foto-foto yang siap viral, tetapi jauh disudut pedalaman Papua, di pulau-pulau terluar Maluku, di lereng-lereng Pengunungan Tenang, dan daerah 3T dimana justru angka stunting tertinggi bersarang seakan-akan program ini seolah -olah belum menemukan jalannya.

Insfrastruktur yang absen, rantai distribusi yang putus, dan ketiadaan dapur produksi yang memadai menjadi tembok yang lebih nyata dari sekadar anggaran.

Daerah 3T bukan hanya soal daerah yang terpencil. Namun ini adalah cermin dari cara negara ini bagaimana memprioritaskan atau lebih tepatnya tidak memprioritaskan warga yang paling rentan. Dimana mereka ada, mereka memilih, tapi mereka tidak dipedulikan. Bahkan Program Makanan Bergizi ini belum menjangkau daerah 3T ini bukan hanya sekedar kegagalan logistik, ini adalah kegagalan politik, bukti bahwa program besar seringkali dirancang untuk kamera semata, bukan untuk mereka yang paling membutuhkan.

Demokrasi yang sejati bukan diukur dari kemeriahan peluncuran program, namun harusnya ini diukur dari apakah anak anak didaerah 3T sudah mendapat makanan bergizi ini, bukan karena kampanye tapi karena memang negara hadir disana. Program Makanan Gratis ini bisa menjadi tonggak sejarah kebijakan sosial di Indonesia jika program ini dirancang ulang dengan pendekatan yang menempatkan daerah 3T sebagai halaman pertama bukan sebagai catatan kaki semata.

Sebab selama program ini berjalan hanya lebih meriah di Jakarta daripada di Wamena, selama program lebih mudah difoto di Surabaya daripada dijalan Yahukimo, maka bangsa ini belum benar-benar mensejahterahkan rakyatnya.