Peran Divisi Legal dalam Menjaga Kepastian Hukum pada Perjanjian Kerja Sama Service di Industri Otomotif

Profil Mahasiswa : Sheva Gelombang Bernadine

Surabaya | jurnalpagi.id

Di balik lancarnya bisnis otomotif, terdapat peran penting yang jarang terlihat oleh public, yaitu Divisi Legal. Di perusahaan besar seperti PT Astra International, bagian ini berfungsi sebagai pengawal kepastian hukum dalam setiap aktivitas bisnis, terutama dalam hubungan kemitraan dengan bengkel rekanan. Dalam industri otomotif yang melibatkan ribuan unit kendaraan dan berbagai pihak ketiga, keberadaan divisi legal menjadi fondasi agar seluruh kerja sama berjalan sesuai koridor hukum.

Perjanjian kerja sama service merupakan dokumen yang mengikat antara PT Astra dan pihak ke dua. Melalui perjanjian ini, diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti jumlah unit kendaraan yang diservice, standar pelayanan, biaya, hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran kontrak. Perjanjian ini tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat sahnya suatu perjanjian mencakup adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Divisi Legal Astra memastikan seluruh klausul yang disepakati telah memenuhi keempat unsur tersebut, sehingga perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Langkah ini penting agar tidak muncul celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Peran divisi legal tidak berhenti pada tahap penyusunan perjanjian. Unit ini juga berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama, termasuk memeriksa kesesuaian antara data unit kendaraan yang diservice dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, divisi legal bertugas memberikan rekomendasi hukum apakah perjanjian perlu diperbaiki, diperpanjang, atau bahkan tidak diperpanjang sama sekali.

Tindakan evaluatif ini merupakan bentuk nyata dari prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis. Kepastian hukum, menurut teori Gustav Radbruch, adalah salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks dunia usaha, kepastian hukum memastikan bahwa hubungan antarperusahaan berlangsung transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi divisi legal juga berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Dengan memastikan seluruh kegiatan usaha mematuhi regulasi, Astra tidak hanya menjaga kepentingan bisnisnya, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan publik. Hal ini penting, mengingat reputasi perusahaan besar tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan.
Dari perspektif pembelajaran, pengalaman magang di Divisi Legal Astra menjadi ruang berarti bagi mahasiswa hukum untuk melihat bagaimana teori perjanjian, administrasi perusahaan, dan kepatuhan hukum diterapkan secara konkret.

Melalui bimbingan praktisi profesional, mahasiswa dapat memahami bahwa hukum bisnis tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi menjadi alat nyata dalam menjaga kestabilan hubungan komersial.