Tarik menarik Persoalan DOB Harus Dikupas Secara Detail dan Objektif

Kedua kubu pro-kontra DOB masing-masing mengajukan alasan sebagai dasar pembenaran baik yang pro maupun kontra. Jika Papua hanya ada dua Propinsi Papua Barat dan Papua (induk) peluang orang dari Wilayah Adat LAPAGO kemungkinan menjadi Gubernur tipis.

Maka kelompok diluar suku Wilayah Adat Lapago dan Mee Pago (pegunungan) menerima bahkan DOB bahkan ngotot dengan berbagai alasan pembenaran yang paling menonjol bisa dijual ke Jakarta adalah melokalisir basis wilayah KKB.

Menurut saya yang menolak DOB juga punya alasan utamanya soal HAM dan Demokrasi.
Dalam situasi Devide Et Impera (adu domba) seperti ini para pengamat persoalan Papua diam.

Yang pasti semua peran dan fungsi MRP sebagai lembaga politik memperjuangkan hak-hal dasar-secara diam-diam dipreteli, MRP belakangan dianggap hanya lembaga kurtural hanya boleh bicara kultural.

Jika ada anggota DPR RI tanpa malu, siapa dirinya (karena sudah hilang harga dirinya sehingga lupa dirinya siapa), mengatakan MRP tidak berhak urus politik, MRP tidak boleh bicara politik dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah siapa yang memilih dan mewakili siapa dia makan minum dari gaji uang dan fasiltas rakyat Papua di Senayan lalu bicara apa dan mewakili siapa duduk di DPR RI sehingga dia bicara malah memperjuangkan bukan kepentingan rakyat Papua?

Bahkan tanpa malu dia seakan duduk di DPR RI mewakili Pemerintah Pusat dan oknum “otak mati” Papua yang haus kekuasaan dia diperankan karena lupa diri tanpa ragu dia tampil bahkan ditampilkan dipublik agar dia bicara seakan dia mewakili bukan rakyat Papua melainkan duduk di DPR RI di Senayan seakan mewakili Pemerintah Laporan tertulis kepada wartawan Jurnalpagi.id (4/5/2022)

Seharusnya bukan sebaliknya dia bicara bagaimana memperkuat peran fungsi dan sepak terjang MRP sebagai lembaga refresentasi cultural rakyat Papua Lima (5) Wilayah Adat untuk memperkokoh hak bereksistensi rakyat Papua guna memproteksi hak-hak itu diamanatkan konstitusi negara dalam TAP MPR RI bahwa Papua memiliki keunikan dalam berbagai aspek dalam kebhinekaan dalam NKRI yang wajib dilindungi Negara dan diatur dengan aturan tersendiri dalam apa yang disebut sebagai Otonomi Khusus Papua harus dilindungi negara dalam konsistensi pemberlakuannya.

Soal ideologi apa yang di gembar-gemborkan sebagai NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati kini menjadi cap-stempel dagangan orang meraih kekuasaan jabatan dan pangkat.

Dalam siatuasi seperti itu yang bisa dipercaya dan yang sungguh-sungguh NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati menjadi luntur.

Amerika Serikat sendiri menghidupkan gedung capytol yang asal usulnya dari negara polys Athena Yunani masa silam.

Ketika perbudakan kulit hitam dan rasisme mewabah era awal-awal negara kaum imigran itu dibentuk misalnya Thomas Jeferson seorang Katolik yang menulis naskah konstitusi Amerika.

Thomas Jeferson sendiri seorang Katolik yang menjadi Presiden Amerika pertama diatas mayoritas rakyat Amerika beragama Protestan. Thomas Jeferson sendiri belakangan dianggap menganut paham deisme yakni suatu paham menerima semua kebaikan dari agama manapun termasuk Muhammadisme Yudaisme dan Kekristenan.

Konstitusi Amerika sendiri mencerminkan hal ini. Karena dalam era perbudakan muncul dan orang orang imigran dari Eropa Utara (Ingris) akhirnya belajar dan diajari HAM dan Demokrasi oleh seorang Pendeta Kulit Hitam bernama Marthin Luther Jr dengan konsepnya Integrasi. Saat bersamaan muncul kelompok anti thesa rasisme kulit putih atas kulit hitam dari Elijah Muhammad gurunya Malcolm x sebagai kekuatan penentang sangat berpengaruh yakni kelompok BLACK MOSLEM dengan berbagai gagasannya.

Namun Pendeta Doktor Marthin Luther JR lah yang paling berpengaruh sehingga gagasan Amerika menghidupkan kembali untuk menghayati nilai-nilai demokrasi sistem pemerintahan Athena Yunani masa silam dengan didirikannya Gedung Capytol agar nilai nilai Demikrasi lebih dapat dihayati dihadirkan.

Dewasa ini tak luput Infonesia juga meniru dengan didirikannya KOMNAS HAM tujuannya sama melindungi dan mengayomi bahwa manusia atas dasar perbedaan identitas pemikiran haluan politik dan agama tak dapat dipaksakan
Menjadi seragam melainkan merawat kebhinekaan itu senagai kelayaan natural secara alamiah harus dijaga.

Jika demikian maka Muhammad Hatta sebagai seorang pemikir dan peletak dasar-dasar Konstitusi NKRI sangat demokratis.

Masalahnya semua golongan masyarakat Indonesia Islam Nasioalis dan Militer sebagai kekuatan politik Indonesia mengaku membawa da menjaga NKRI harga mati lalu benarkah orang orang berkuasa itu mengaku sebagai NKRI harga mati itu mereka benar-benar NKRI harga mati atau itu hanya cap dagangan mereka Agar berkuasa?

Bicara soal niat Yang tahu mereka dan TUHAN.

Ustadz Ismail Asso
Pimpinan Ponpes Al Hidayah Firdaus Asso Koya Koso Jayapura Papua