Ulama, Kiai, dan Pimpinan Ponpes di Banten Nyatakan Sikap: Tolak Presiden 3 Periode

JurnalPagi.id – Sejumlah ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren menolak jabatan presiden tiga periode.

Penolakan itu melansir video yang diunggah di akun YouTube milik Al FaQir_official berjudul “Pernyataan Sikap Ulama Banten Menolak Presiden 3 Periode”.

Dalam video berdurasi 1.55 menit itu, terlihat 12 orang tokoh agama di Banten.

Satu di antaranya adalah Kiai H Jawari, ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM).

Dihubungi Jurnalpagi.id, Rabu (6/4/2022), Jawari mengakui dalam video itu adalah pernyataannya hasil musyawarah para asatidz dan ulama.

“Itu sebuah jawaban dari statemen mantan Bupati Lebak yang menyatakan bahwa ulama Banten sepakat tiga periode,” katanya.

Menurut dia, pernyataan mantan Bupati Lebak itu dilontarkan saat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Lebak, Kamis (31/3/2022).

“Ulama yang mana? Langsung kami berikan jawaban itu, sebagai mewakili para ulama yang ada di Banten. Bahwa para ulama di Banten menolak presiden tiga periode,” ujarnya.

Menurut Jawari, dalam video itu adalah perwakilan sejumlah ulama kiai yang ada di Kota Serang, Pandeglang, Tangerang, dan beberapa perwakilan ulama di Banten.

“Sejumlah ulama di Banten mayoritas menolak, mungkin ada saja beberapa yang setuju tapi hanya segelintir orang,”
Dia berharap apa yang disampaikan itu bisa tembus ke Istana, bahwa ulama di Banten menolak Presiden tiga periode.

Mendukung Gerakan Masyarakat Sipil
Dalam video yang diunggah itu, mereka bersikap dengan menyatakan menolak presiden tiga periode.

“Kami ulama kiai pimpinan pesantren dan asatiz se-Banten, menyatakan, satu, kami mendukung gerakan masyarakat sipil untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui pemilu sesuai konstitusi demi keutuhan bangsa dan negara,” katanya dalam video yang dikutip jurnalpagi.id, Rabu (6/4/2022).

Kedua, disampaikan bahwa tidak ada kesepakatan ulama Banten untuk mendukung gerakan tiga periode.

Ketiga, para kiai mengaku mendukung penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap penista agama yang berpotensi memecah belah bangsa.

Keempat, para kiai mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga demi menyejahterakan kesejahteraan rakyat indonesia

“Kelima, bila pemerintah cenderung membiarkan penista agama dan membiarkan harga terus melangit, maka perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Pertimbangan itu adalah pelaksanaan pemilu yang dipercepat demi keselamatan bangsa dan negara.

Setelah mengucapkan pernyataan tersebut, para kiai pun langsung mengucap takbir sebanyak tiga kali. (jpm)