TERKINI

Tewasnya Salah Satu Warga Desa Tanda Berbuntut Panjang, IPW Minta Kapolri Evaluasi Jajarannya

Feb 15 2022274 Dilihat

Surabaya | jurnalpagi.id – Kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota Polri kembali terulang. Setelah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah kini penanganan kekerasan terjadi di Desa Tanda, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Bahkan, dalam unjuk rasa menolak tambang emas PT Trio Kencana iru, Erfaldi (21 tahun) tewas tertembak oleh timah panas aparat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada Kapolri untuk melakukan evaluasi jajaran dibawahnya. “Ini jelas Kapoldanya tidak bisa melaksanakan Polri yang Presisi dan saya meminta Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh jajarannya,” tegasnya.

Selain itu, IPW juga mengaku salut karena dengan kejadian tersebut Kapolri langsung memerintahkan tim Propam Polri untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Hal ini sejalan dengan tekad Kapolri yang telah meminta para Kapolda menindak tegas pelanggaran anggota yang melakukan kekerasan berlebihan melalui Surat Telegram bernomor ST/2162/X/HUK2.9/2021 tertanggal 18 Oktober 2021.

Menurutnya, ada 11 perintah dalam penanganan kasus kekerasan berlebihan anggota Polri yang harus dilaksanakan oleh Kapolda. Yakni, pertama, agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan. Kedua, melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

“Ketiga, memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi. Keempat yaitu memmberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkap Sugeng dalam siara pers-nya, Selasa (15/2).

Kelima, beber Ketua IPW yang juga Advokat, memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus memedomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Keenam, memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi harus didahului dengan arahan pimpinan pasukan, latihan simulasi atau mekanisme tactical wall game untuk memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.

Ketujuh, memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsi Propam, baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa. Kedelapan, mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan kekerasan yang berlebihan.

Kesembilan, memerintahkan fungsi operasional khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan. Kesepuluh, memerintahkan kepada Direktur, Kapolres, Kasat dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

“Terakhir, ke-11 yakni memberikan punishment/sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan, serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam unjuk rasa yang menewaskan Erfaldi pada Sabtu (12 Februari 2022), 14 anggota Polri sudah diperiksa oleh Propam Polda Sulteng. Disamping telah menyita 13 senjata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai pelaku penembakan harus dipecat dan diproses secara hukum. Disamping, memberikan sanksi berat teehadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian anggota saat mengamankan unjuk rasa. (ndi)

Share to

Related News

Peringati Harkitnas, PMII Surabaya Suara...

by Mei 21 2024

Jurnalpagi.id | Surabaya – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Surabaya menggelar...

Presiden FIFA Mendapat Tanda Kehormatan ...

by Nov 11 2023

SURABAYA | JURNALPAGI.ID – Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa ...

Raih 1 Poin, Presiden Jokowi dan Ketua P...

by Nov 11 2023

SURABAYA | JURNALPAGI.id – Timnas Indonesia U-17 mengawali kiprah di Piala Dunia U-17 dengan h...

Laga Pembuka Piala Dunia U17, Indonesia ...

by Nov 11 2023

SURABAYA | JURNALPAGI.id – Timnas Indonesia U-17 mengawali pertandingan di Piala Dunia U-17 20...

Kemarau Panjang, Menhan Prabowo Gerak Ce...

by Nov 04 2023

JurnalPagi.id – Kemarau panjang di Indonesia membuat penduduk di sejumlah daerah mengalami kesulit...

KONSOLIDASI! Ketua DPD RI dan Dewan Pres...

by Nov 03 2023

Jakarta | Jurnalpagi.id – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah tokoh y...

No comments yet.

Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
back to top